badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sederat kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban situs jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo selama jakarta, selasa.
hadi menungkapkan, kelemahan tersebut antara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tidak diselenggarakan dengan baik serta adanya perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko penduduk miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup pada program jamkesmas juga jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 dan 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Badan - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu objek wisata situs jamkesmas serta jamkesda agar memenuhi hak warga miskin yang tak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h dan uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan penduduk di pilihan properti sakit milik pemerintah serta menemukan adanya ketidakefisienan selama keuntungan perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 properti sakit dan diperiksa, cuma Satu rsud yang telah efektif pada membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi lokasi setiap tahapan.
selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan yang tak pas standar makanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan warga dan bermutu, tidak berbahaya, efisien dan terjangkau sehingga properti sakit publik mesti berbenah supaya meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak banyak warga dan tidak dapat dilayani dengan bagus dengan properti sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data lalu, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit selama berbagai indonesia.