rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai akan menyebabkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi di yogyakarta, selasa, menungkapkan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, mengakibatkan daya memakai buruh kepada bahan kebutuhan pokok cenderung berkurang.
menurut dia, manakala pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, maka rentan terjadi inflasi, dan di akhirnya mengakibatkan harga barang-barang naik.
sehingga, kata dia, daya memakai buruh umumnya bisa berkurang hingga 30 persen, karena di saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya mampu mencari daging, nanti tidak mampu dulu, sebab kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, sehingga harga produk-produk naik, ujarnya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, pilihan langkah dan mau diupayakan pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga bbm dengan beberapa kompensasi, juga tidak menyerahkan dampak terhadap para buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan seperti menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana program keluarga harapan (pkh), serta beasiswa terhadap pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, sebab buruh tak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi juga sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat tentang kebijakan bbm bersama semua gubernur selama jakarta, selasa (16/4) kemarin, menyatakan, melalui kenaikan harga bbm agar mobil pribadi yang sudah ingin diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm yang diperoleh mampu rp21 triliun.
ia dan menyatakan hampir seluruh gubernur telah menyetujui rencana opsi dan akan diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter untuk mobil plat hitam. bahkan, ada pilihan gubernur dan minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, ujarnya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang hendak diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang ketika ini salah sasaran.
pemerintah, kata dia, ingin mempersiapkan kebijakan secara cermat untuk pelaksanaan pada lapangan berjalan lancar.