gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan akrab disapa jokowi itu kiranya, penandatanganan surat itu tak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan badan usaha milik negara (bumn) yang tidak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk mampu membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. manakala gitu jadi dirut bumd saja, kata jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi menyatakan bahwa dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan membeli dana anggaran langsung yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya dan tanda tangan, berarti aku mesti ngawasi seluruh tiap detik, menit, merek. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya untuk menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga untuk bentuk preventif kalau pembangun mrt menggarap penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya juga dan harus tanggungjawab, katanya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan untuk pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.