Pencairan anggaran UN sempat terhambat

proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran agar kementerian pendidikan serta kebudayaan terkena blokir, tutur wakil menteri keuangan, anny ratnawati

kegiatan itu masuk selama aktifitas dan diblokir atau dibintang sebab belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi data dukung berupa tor serta rab, ujarnya pada pemaparan dalam jakarta, jumat.

anny menunjukan, pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi juga kebudayaan memperoleh pagu anggaran rp73,08 triliun, namun 84,9 persen dari anggaran tersebut diblokir.

anggaran tersebut mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 dan penyerahan dipa terhadap presiden dalam desember kemarin, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor dan rab.

Informasi Lainnya:

sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun atau 15,1 persen tidak diblokir sebab adalah aktifitas dan harus dibayarkan serta dimiliki awal tahun yakni pembayaran gaji dan operasional perkantoran, katanya.

sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian pendidikan serta kebudayaan merupakan dana untuk model un melalui target peserta 14.080.619 siswa dan unit biaya rp39.000 per siswa.

namun setelah kementerian pendidikan dan kebudayaan membahasnya dengan komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target audien 12.223.453 siswa dan unit uang rp53.000 per siswa.

buka blokir

anny mengajarkan pula bahwa menteri pendidikan juga kebudayaan lalu mengusulkan pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu selama sasaran dan unit biaya pada keppres no. 37/2012.

direktur jenderal anggaran, lanjut dia, di 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

dengan itulah, selama dasarnya tak terkandung keterlambatan signifikan supaya penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.

menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian studi juga kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak untuk pengadaan telah siap.

sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum bisa dicairkan, herry menyatakan, keputusannya masih menanti persetujuan komisi x dpr.

itu ujarnya supaya ujian sd, sebab ujian sd belum berlangsung, katanya.