mahasiswa di kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan baru marak terjadi amat membahayakan serta mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah mesti menghapuskannya karena bertentangan melalui mutu keadilan selama negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menyatakan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak ada dasar hukumnya sementara pada faktanya pada negeri ini sistem tersebut baru diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh dalam negeri ini baru memprihatinkan sebab perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, makanya pemerintah mesti tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
- Mengenal DBC Network
- Tentang oriflame dan DBC Network
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Manfaat Daun Sirsak
ia menyewa pada pemerintah untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing bagi buruh, atau buruh kontrak yang tidak pas melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa dan membayar agar buruh diberi upah bisa apalagi terhadap mereka dan berusaha pada atas masa normal yakni selama atas 12 jam.
eksploitasi dengan upah rendah dan tidak layak dan baru terjadi padahal mereka mesti bekerja selama atas normal selama 12 jam supaya perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, ujarnya.
menurut dia, pemerintah harus segera melindungi buruh melalui membayar perusahaan memberlakukan jam kerja dalam delapan jam, serta tak lagi di 12 produk supaya buruh tak dulu tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini sehingga mesti dilindungi.
perusahaan dan harus memutuskan upah buruh dan bagus pas dengan upah minimun provinsi (ump) yang ditetapkan pemerintah karena masih banyak perusahaan di daerah ini dan tak memberikan upah buruh sesuai melalui standar ump, ujarnya.
ia juga mendesak untuk perusahaan agar menyerahkan jaminan hari tua kepada buruh, jaminan kesehatan dan bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh dalam daerah supaya mampu mencari perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei serta disukai hari buruh sedunia mesti merupakan moment supaya kian mensejahterakan buruh, juga pemerintah untuk terus menawarkan lapangan kerja terhadap penduduk juga menyerahkan pendidikan dan layanan kesehatan terhadap semua penduduk pada negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.